Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta Pemprov Papua Tengah untuk mempertahankan dan meningkatkan program pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sedang dijalankan di wilayah ini.
Menurut Gobai, program-program tersebut perlu menjadi kebijakan berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada satu periode kepemimpinan gubernur.
“Saya ingin mengusulkan kepada masyarakat Papua Tengah dan semua Pemkab, siapa pun dia, program-program gubernur Meki Nawipa ini harus kita pertahankan dan tingkatkan,” kata Gobai saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (9/11/2026).
Ia mengatakan pelaksanaan program pembangunan juga perlu melibatkan pemerintah kabupaten. Karena itu, program yang dibiayai melalui APBD provinsi, maka perlu mendapatkan dukungan dan kesinambungan melalui APBD kabupaten.
“Sejumlah program Gubernur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, program “Ko Harus Sehat, pola asrama, SSB, beasiswa, pengembangan perkebunan kopi, dan pengembangan sektor perikanan. Saya kira ini harus di pertahankan,” kata Gobai.
Menurut dia, program-program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program beasiswa, program-program kesehatan, program pola asrama, itu program bagus. Ada program perkebunan kopi. Ini bagus untuk pengembangan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain mendorong sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, DPR Papua Tengah juga mendorong pemerintah pusat menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
Gobai mengungkapkan, sudah terdapat sekitar 20 blok wilayah pertambangan yang ditetapkan. Meskipun jumlahnya belum besar, penetapan tersebut dinilai sebagai langkah awal untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengelola potensi pertambangan rakyat.
Ia berharap pemerintah provinsi terus meningkatkan pelaksanaan program tersebut dan membuka ruang bagi saran serta masukan masyarakat.
Gobai juga meminta para bupati di delapan kabupaten Papua Tengah menerjemahkan program pemerintah provinsi sesuai kewenangan masing-masing.
”Keberhasilan pembangunan daerah baru membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPR,” pungkasnya. [*]
