Nabire, Kalawaibumiofi.com | Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Mimika, Rudolf Surya P. Bonay, melakukan kunjungan kerja dan menggelar Forum Konsultasi Publik di Kabupaten Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, Senin (20/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Nabire ini, bertujuan untuk memperkenalkan layanan, menyerap aspirasi masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan.
Rudolf menjelaskan, pihaknya bertanggung jawab penuh untuk mengawasi 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dengan kantor yang saat ini berkedudukan di Mimika. Ruang lingkup tugasnya meliputi pengawasan sediaan farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan.
“Obat dan makanan ini adalah everyone’s business atau urusan semua orang. Oleh karena itu, kami hadir untuk memperkenalkan layanan kami kepada masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus meminta masukan untuk perbaikan pelayanan,” ujar Rudolf, putra asli Papua.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, banyak pihak menyampaikan aspirasi agar keberadaan BPOM bisa lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di Nabire sebagai ibu kota provinsi. Menanggapi hal itu, Rudolf menyatakan bahwa hal tersebut juga menjadi prioritas yang terus diperjuangkan ke pusat.
“Memang ada kendala konektivitas karena wilayah yang luas dan transportasi yang mengandalkan udara. Padahal, idealnya instansi vertikal seperti kami bisa hadir di ibu kota provinsi untuk mempermudah koordinasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, mekanisme pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai POM di Nabire sebenarnya bisa dimulai dengan usulan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi.
“Salah satu syaratnya, Pemerintah Provinsi bisa mengirimkan surat permohonan kepada BPOM Pusat atau Kementerian terkait. Kami sangat berharap dukungan dari Bapak Gubernur dan jajaran agar ini bisa segera terealisasi,” tambahnya.
Tahun ini, ungkap Rudolf, Loka POM juga telah meluncurkan program pemberdayaan masyarakat di Nabire melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman. Kegiatan ini menyasar berbagai lokasi strategis seperti Pasar Kalibobo, sekolah-sekolah (SMA N 1, SMP, SD), hingga Kelurahan Nabarua.
“Kami membentuk kader-kader keamanan pangan yang terdiri dari guru, pengurus OSIS, hingga tokoh masyarakat. Mereka menjadi perpanjangan tangan kami untuk mengedukasi lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Ditegaskan, program ini dinilai sangat penting, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rudolf menekankan bahwa keamanan pangan tidak hanya soal bahan baku, tetapi juga perilaku.
“Kasus keracunan bisa terjadi bukan hanya karena makanannya, tapi juga karena perilaku, misalnya tidak cuci tangan. Jadi edukasi ini sangat penting agar anak-anak terbiasa dengan pola hidup sehat,” tegasnya.
Secara khusus terkait MBG, Rudolf memaparkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, BPOM memiliki tugas untuk mengawasi program ini. Mulai dari pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan rutin ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penanganan jika terjadi insiden.
“Program ini sangat baik untuk meningkatkan gizi anak. Namun, makanan harus benar-benar terjaga mutunya. Jika tercemar, bukannya menambah gizi, malah bisa menyebabkan keracunan,” katanya.
Sementara mengenai insiden yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di sekolah, Rudolf menjelaskan mekanisme penanganannya. Jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), Dinas Kesehatan berwenang melakukan investigasi epidemiologi, sedangkan BPOM bertugas melakukan uji laboratorium.
“Terkait kasus kemarin, Dinas Kesehatan sudah mengirimkan sampel makanan ke Balai Besar POM Jayapura karena disana memiliki fasilitas laboratorium lengkap. Nanti hasilnya akan kami sampaikan kembali ke Dinas Kesehatan untuk diumumkan secara resmi kepada publik,” pungkasnya. [*]
