Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Tokoh politik di Tanah Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pembangunan markas militer di Tanah Papua memiliki dua perspektif yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Katanya, di satu sisi, pemerintah menekankan efektivitas pemerintahan, pengamanan wilayah, dan percepatan pembangunan.
Di sisi lain, masyarakat adat, aktivis HAM, dan kelompok kritis mengingatkan risiko konflik tanah adat, trauma akibat pendekatan militeristik, serta potensi terabaikannya kebutuhan dasar masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Laurenzus Kadepa kerkaitan dengan resminya Komando Daerah Militer (Kodam) XXIX/Mambruk berdiri di Provinsi Papua Tengah.
Pendirian Kodam Mambruk sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk pertahanan, keamanan dan pembinaan teritorial.
Kodam XXIX/Mambruk merupakan satu dari enam Kodam baru yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026.
“Stabilitas [keamanan] negara penting, tetapi keamanan sejati harus menghadirkan rasa aman bagi rakyat,” kata Laurenzus Kadepa, Jumat (16/10/2026).
Karena itu menurutnya, kebijakan di Tanah Papua perlu mengutamakan dialog, persetujuan masyarakat adat, perlindungan HAM, serta prioritas anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Tanah Papua membutuhkan pembangunan yang memanusiakan manusia, bukan sekadar memperkuat struktur kekuasaan,” ucapnya. (Davine)
