Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh kini menjadi tumpuan utama dalam mengurai sengketa industrial karyawan Mogok Kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang telah berlarut-larut selama 9 tahun sejak 2017.
Ketua PERDA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Papua Tengah, Laurenzus Kadepa mengatakan upaya penyelesaian ini terus menunjukkan perkembangan nyata melalui serangkaian mediasi strategis dan langkah hukum formal.
Katanya, proses penyelesaian sengketa ini sedang berjalan intensif melalui keterlibatan langsung kantor Penasihat Khusus Presiden. Perwakilan pekerja yang tergabung dalam Tim 10 Moker PTFI secara resmi menyerahkan dokumen legalitas mogok kerja serta formulasi tuntutan kepada kantor Said Iqbal melalui Staf Ahli Penasihat Presiden, Josefat Kway di Jakarta pada 4 Agustus 2026.
“Penyerahan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan intensif di Jakarta yang melibatkan Said Iqbal, Panitia Khusus (Pansus) DPRK Mimika, dan pihak Manajemen PT Freeport Indonesia,” kata Laurenzus Kadepa melalui pesan tertulisnya, Jumat (07/08/2026).
Menurutnya, pasca dilantik pada 8 Juni 2026, Said Iqbal langsung membawa kasus PHK massal ribuan pekerja Freeport ini ke tingkat eksekutif.
Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli serta Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengkaji aspek regulasi dan kemanusiaan dari polemik ini juga pihak Mind ID dan Danantara.
Selanjutnya agenda kantor penasehat khusus presiden mengundang manajemen freeport pada pekan depan diharapkan pertemuannya berjalan sesuai jadwal yang dibuat agar persoalan kemanusiaan ini segera ada solusi bersama.
Kadepa yang merupakan tokoh buruh di Tanah Papua dan Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Provinsi Papua Tengah pun menyampaikan terimakasih kepada Presiden Prabowo beserta kabinet dam staf khusus presiden yang memfokuskan perhatian pada penanganan dan penyelesaian isu buruh dan ketenagakerjaan.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda reformasi ketenagakerjaan kini diadopsi menjadi isu prioritas nasional. Melalui penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden, pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian sengketa sektoral seperti Freeport, melainkan melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem regulasi, upah, dan perlindungan buruh nasional,” ucapnya. (Davine)
