Opini

Otsus Papua: Regulasi Ada, Dana Tersedia, Kewenangan Diberikan, Lalu Mengapa Belum Optimal?

3

"John NR Gobai menulis bahwa keberhasilan Otonomi Khusus Papua tidak cukup diukur dari besarnya alokasi dana, banyaknya regulasi, dan kewenangan yang diberikan"

John NR Gobai, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, – Dok Kalawai.

*Oleh: John NR Gobai, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah

(Catatan Hari Otonomi Khusus Papua, 21 November 2026)

Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan politik dan hukum yang lahir sebagai respons terhadap aspirasi dan berbagai persoalan yang berkembang di Papua. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah pusat melalui DPR RI sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat Papua, termasuk aspirasi kemerdekaan yang menguat pada periode 1998–2000.

Otsus dirancang dengan prinsip desentralisasi asimetris, yaitu memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua berdasarkan kebutuhan, karakteristik, serta kondisi sosial budaya setempat.

Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya, kita perlu bertanya secara jujur: apakah regulasi yang telah dibuat, dana yang telah dialokasikan, dan kewenangan yang telah diberikan benar-benar digunakan untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP)?

Sebelum membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya, kita perlu melihat kembali pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 atau Otsus Jilid I.

Pada masa pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001, telah dibentuk berbagai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Regulasi tersebut mengatur berbagai bidang, antara lain peradilan adat, pertambangan rakyat, kehutanan, pengelolaan sumber daya alam, kekayaan intelektual, kesehatan, dan hak ulayat masyarakat adat.

Berbagai regulasi itu lahir melalui inisiatif pemerintah daerah maupun DPR Papua. Akan tetapi, harus diakui bahwa pelaksanaannya belum maksimal.

Di sisi lain, persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga masih menyisakan persoalan. Pengaturan dalam UU Otsus dan peraturan perundang-undangan lainnya belum sepenuhnya memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa Otsus tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan undang-undang, tetapi harus dilihat dari bagaimana seluruh perangkat hukum tersebut dijalankan.

Regulasi daerah bukan sekadar dokumen

Dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2001, terdapat pengaturan mengenai kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta kewenangan khusus yang diatur melalui Perdasi dan Perdasus.

Artinya, regulasi daerah merupakan instrumen penting untuk menjalankan kekhususan Papua.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai anggota DPR Papua sejak akhir 2017, saya bersama sejumlah anggota DPR Papua pernah mengusulkan lebih dari 10 rancangan Perdasi dan Perdasus. Sebagian di antaranya kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah khusus.

Namun, persoalan muncul ketika regulasi tersebut memasuki tahap pelaksanaan.

Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota masih terlihat memilih regulasi mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak. Bahkan, dalam beberapa hal, pemerintah masih lebih mengutamakan aturan yang berlaku umum daripada menjalankan kekhususan yang telah diatur dalam regulasi Otsus.

Karena itu, jika ada pihak yang mengatakan bahwa selama ini Papua belum memiliki Perdasi dan Perdasus, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Persoalan utamanya justru terletak pada pelaksanaan regulasi yang belum maksimal.

Kita perlu berbicara jujur. Jangan sampai regulasi dibuat dengan susah payah, tetapi setelah disahkan justru tidak digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian empat provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Provinsi-provinsi tersebut sedang menyusun dan menetapkan berbagai Perdasi dan Perdasus. Bahkan, sebagian telah disahkan. Pertanyaannya, apakah seluruh regulasi itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan?

Jangan sampai provinsi baru mengulangi persoalan yang sama: rajin membentuk regulasi, tetapi lemah dalam pelaksanaannya.

Dana Otsus harus dirasakan masyarakat

Persoalan kedua adalah dana Otsus.

Dana Otsus bukan tidak ada. Dana tersebut telah menjadi bagian dari pendapatan dalam APBD pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada masa pemerintahan Barnabas Suebu, pengelolaan dana Otsus telah diatur melalui kebijakan gubernur dengan mekanisme pembagian tersendiri. Kemudian, pada masa pemerintahan Lukas Enembe, pembagian dana Otsus antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan skema 80:20 berdasarkan pengaturan dalam Perdasus Nomor 25 Tahun 2013.

Namun, persoalan yang harus dijawab sekarang adalah sejauh mana dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua?

Jika masyarakat masih mempertanyakan manfaat dana Otsus, pemerintah daerah harus membuka evaluasi secara jujur. Pemerintah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna anggaran harus mampu menjelaskan untuk apa dana tersebut digunakan.

Jangan sampai masyarakat terus mendengar besarnya dana Otsus, tetapi tidak merasakan perubahan nyata dalam kehidupan mereka.

Kita juga mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Namun, efisiensi bukan berarti dana Otsus sudah tidak ada. Dana tersebut tetap tersedia, meskipun nilainya mengalami penyesuaian.

Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menggunakan anggaran secara cepat, tepat guna, dan tepat sasaran. Laporan pertanggungjawaban juga harus diselesaikan sesuai ketentuan agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru tidak terserap dan akhirnya kembali ke kas negara.

Dana Otsus harus digunakan untuk melindungi, memberdayakan, dan memberikan keberpihakan kepada orang asli Papua.

Kewenangan sudah diberikan, gunakan untuk masyarakat

Persoalan ketiga adalah kewenangan.

Selama ini kita terus berbicara dan meminta agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar. Padahal, sejumlah kewenangan khusus sebenarnya telah diberikan melalui UU Otsus Papua dan dijabarkan dalam Perdasi, Perdasus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 106 Tahun 2021.

Dalam berbagai ketentuan tersebut telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pertanyaannya, apakah kewenangan yang sudah diberikan itu telah digunakan secara maksimal untuk membantu masyarakat?

Kewenangan bukan sekadar urusan administratif atau pembagian tugas antarpemerintahan. Kewenangan harus menjadi alat untuk menjalankan amanat Otsus, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua.

Kita tidak boleh terus-menerus meminta kewenangan apabila kewenangan yang sudah tersedia belum digunakan secara optimal.

Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021.

PP Nomor 106 Tahun 2021 mengatur kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otsus, sedangkan PP Nomor 107 Tahun 2021 mengatur penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otsus Papua.

Dengan demikian, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus menjalankan tanggung jawab masing-masing. Kewenangan sudah diberikan dan dana sudah dialokasikan. Kini yang dibutuhkan adalah keseriusan para pelaksana kebijakan.

Empat pekerjaan rumah Otsus Papua

Dalam pelaksanaan Otsus, terdapat beberapa persoalan penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, penyelesaian persoalan hak asasi manusia.

Salah satu amanat UU Otsus yang masih membutuhkan perhatian serius adalah pelaksanaan ketentuan mengenai hak asasi manusia (HAM).

Pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Kita tidak boleh terus menghindari persoalan ini hanya karena dianggap sensitif. Penyelesaian persoalan HAM penting untuk mengobati luka sejarah, menjawab pengalaman kekerasan masa lalu, dan membangun kepercayaan antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

Tanpa keseriusan menyelesaikan persoalan tersebut, upaya membangun Papua akan terus dibayangi persoalan sejarah dan ketidakpercayaan.

Kedua, pengelolaan sumber daya alam harus berpihak kepada OAP.

Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, orang asli Papua harus memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengelola kekayaan alam di tanahnya sendiri.

Melalui kewenangan yang telah diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang memberikan keberpihakan kepada OAP dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perizinan dan kesempatan usaha harus membuka ruang bagi pengusaha asli Papua, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lokal untuk menjadi pelaku utama.

Investor dari luar Papua dapat menanamkan modal, termasuk bekerja sama dengan pengusaha asli Papua. Namun, orang asli Papua tidak boleh hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.

Kita harus memiliki cita-cita agar orang asli Papua menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan hanya sebagai penerima dampak dari kegiatan investasi.

Ketiga, memperkuat peran eksekutor Otsus.

Undang-undang merupakan instrumen hukum. Ia tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada pihak yang melaksanakan.

Pemerintah eksekutif harus menerjemahkan undang-undang, peraturan pemerintah, Perdasi, dan Perdasus ke dalam program serta kegiatan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Di sisi lain, lembaga legislatif dan Majelis Rakyat Papua (MRP) harus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Otsus tetap berada pada tujuan utamanya.

Kita membutuhkan eksekutor yang memiliki kemauan politik, keberanian, dan komitmen untuk menjalankan kekhususan Papua.

Keempat, Otsus harus berfokus kepada orang asli Papua.

Kita harus memahami bahwa sasaran utama Otsus adalah orang asli Papua.

Hal ini merupakan amanat undang-undang dan bagian dari prinsip desentralisasi asimetris. Keberpihakan kepada OAP juga merupakan bentuk diskriminasi positif atau affirmative action untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat asli Papua.

Karena itu, apabila ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan keberpihakan kepada OAP, silakan menyampaikan pandangannya melalui ruang politik dan hukum yang tersedia. Namun, pemerintah di Tanah Papua wajib menjalankan undang-undang yang berlaku.

Kekhususan Papua bukan kebijakan yang dibuat tanpa dasar. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui undang-undang oleh pemerintah pusat bersama DPR RI.

Maka, seluruh penyelenggara pemerintahan di Tanah Papua harus memahami dan menjalankan amanat tersebut.

Saatnya berhenti menjadikan Otsus sebagai wacana

Pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa pelaksanaan Otsus Papua masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah belum selarasnya sejumlah pengaturan kewenangan dalam UU Otsus dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 74 UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.

Namun, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menjalankan regulasi khusus yang telah tersedia.

Undang-undang adalah benda mati. Ia hanya akan hidup apabila dilaksanakan oleh pemerintah sebagai eksekutor, didukung dengan peraturan pelaksanaan, serta diawasi oleh lembaga legislatif dan MRP.

Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menjalankan Perdasi, Perdasus, dan peraturan daerah secara konsisten. DPR, DPRK, dan MRP harus memastikan regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat asli Papua.

Peringatan Hari Otonomi Khusus Papua pada 21 November 2026 harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi bersama.

Mari berhenti hanya berbicara tentang besarnya dana Otsus, banyaknya regulasi, dan luasnya kewenangan. Sekarang waktunya bekerja sesuai aturan, menggunakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran, serta memastikan seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi orang asli Papua.

Ada regulasi daerah, ada dana Otsus, dan ada kewenangan dari UU Otsus. Mari kita gunakan semuanya secara bertanggung jawab untuk masa depan orang asli Papua. [*]

error: Content is protected !!
Exit mobile version