Nabire, Kalawaibumiofi.com | Kericuhan dan pembakaran sejumlah kantoran pemerintahan di Kompleks Pemerintahan Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Selasa malam (11/08/2026), diduga dipicu ketidakpuasan masyarakat terkait nominal dan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026.
Informasi yang dihimpun, kantor yang dibakar sekelompok warga itu adalah Kantor bupati dan kantor DPRK, gedung instansi pemerintahan yang dibakar adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kantor Dinas Kesehatan Puncak, Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aest Daerah.
Kantor Perindakop, Kantor Kesbangpol, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Dinas Penanaman Modal, dan Kantor Dinas Kesejateraan Sosial.
Selain membakar sejumlah bangunan kantor, massa juga dilaporkan membakar dan merusak beberapa kendaraan roda empat. Merusak hampir semua bangunan lain dan menjarah barang-barang seperti laptop, komputer, beras, dan lainnya.
Sekretaris Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Puncak, Frits Alom membenarkan peristiwa tersebut melalui sambungan telepon selulernya kepada Kalawaibumiofi, Rabu siang (12/08/2026).
Ia menjelaskan, insiden bermula saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak hendak menyalurkan Dana Desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).
Ketika itu, Bupati memberikan arahan agar penggunaan Dana Kampung harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi dan itu, mesti dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Tetapi masyarakat marah karena sebelumnya masyarakat dan kepala kampung pernah menerima dana jauh lebih besar, bisa sampai Rp500 juta per kampung. Tapi kemarin itu [dana] turun menjadi Rp130 juta, maka masyarakat kecewa lalu melakukan pembakaran beberapa kantor yang ada,” ungkap Frits Alom.
Menurutnya, dana ini disalurkan melalui Bank Papua dan tahap awal baru disalurkan untuk empat distrik, dari total 25 distrik di Kabupaten Puncak. Sedangkan 21 distrik lainnya belum menerima pencairan.
Karena masyarakat menganggap bahwa penerimaan tidak sesuai seperti biasanya, maka terjadilah peristiwa itu. “Jadi untuk tahap awal ini baru empat distrik yang terima, sedangkan 21 distrik belum,” ucapnya.
Saat ini lanjut Frits, aktivitas masyarakat di pusat Kota Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak kembali berjalan normal baik di pasar maupun di perkantoran, meski sejumlah kantor yang terbakar belum beroperasi. pemerintah daerah pun sedang menggelar rapat tertutup di Gedung Gas House untuk mencari solusi atas persoalan ini.
“Kami dari PK Komisariat Cabang Kabupaten Puncak meminta pemerintah segera mengatasi masalah ini secara serius. Masyarakat berharap dana desa yang diterima layak dan adil, agar situasi kembali aman dan pembangunan di kampung-kampung dapat berjalan dengan baik,” ujar Frits Alom.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang diperoleh Kalawaibumiofi dari Pemerintah Kabupaten Puncak, terkait tuntutan masyarakat dan penyelesaian konflik tersebut.
Pihak kepolisian masih mendalami identitas pelaku serta pemicu utama aksi anarkis tersebut. (*)
