Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Pemprov Papua Tengah

Pemprov Mobilisasi Armada, Fokus Mitigasi Titik Api di Puncak Kemarau

4
×

Pemprov Mobilisasi Armada, Fokus Mitigasi Titik Api di Puncak Kemarau

Sebarkan artikel ini
Rapat darurat di Pemprov Papua Tengah, bahas imbas kemarau. Jumat (21/8/2026), – Dok Untuk Kalawai.

“Lintas Instansi Perkuat Koordinasi Terpadu Hadapi Eskalasi Asap; BPBD Siagakan Posko Darurat dan Ajak Partisipasi Aktif Masyarakat”

Nabire, Kalawaibumiofi.com |  Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan respons darurat segera untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meningkat pesat dalam hitungan jam terakhir. Menyusul munculnya kabut asap yang mulai terlihat nyata di wilayah Nabire, Pemprov menggelar emergency meeting strategis pada sore hari ini guna mengkonsolidasikan kekuatan dari Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, serta BMKG. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekda, Kompleks Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (231/8/2026).

Analisis Situasi dan Identifikasi Risiko

Berdasarkan data terkini dari BMKG dan BNPB, sejumlah titik api (hotspots) telah teridentifikasi di Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan analisis klimatologi, periode Agustus hingga September merupakan fase puncak musim kemarau, di mana risiko eskalasi kebakaran berada pada tingkat tertinggi. Pemerintah menekankan bahwa identifikasi persoalan yang dilakukan hari ini merupakan langkah krusial untuk memastikan tindakan preventif yang presisi sebelum dampak lingkungan meluas.

Strategi Mobilisasi Armada dan Inovasi Lapangan

Menghadapi keterbatasan sarana prasarana, pemerintah menerapkan strategi taktis melalui optimalisasi armada yang tersedia. Saat ini, kekuatan pemadaman mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran gabungan (Provinsi dan Kabupaten Nabire) serta 2 unit armada kepolisian yang telah dimodifikasi secara teknis untuk mendukung operasi penyiraman di lapangan.

Penjabat Sekretaris Daerah, dr. Silwanus A. Soemoele, Sp.OG(K), MH.Kes., menegaskan transparansi pemerintah terkait kondisi logistik saat ini.

“Memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itulah posisi kita per hari ini,” ujarnya.

Sebagai langkah solutif, pemerintah membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang memiliki armada tangki air pribadi untuk memperkuat suplai air bagi mobil-mobil pemadam.

“Kita akan terus mengupayakan memodifikasi dan memobilisasi. Jika ada masyarakat misalnya yang mempunyai mobil-mobil tangki, dapat juga digunakan untuk membawa air dan memberikan itu kepada mobil-mobil yang ada,” lanjutnya.

Langkah inklusif ini diharapkan mampu menjangkau lokasi-lokasi bermasalah yang sulit diakses oleh armada standar.

Mitigasi Risiko dan Protokol Keselamatan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol pencegahan guna menekan munculnya titik api baru. Masyarakat diminta untuk:

– Tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan.

– Tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar.

– Melakukan upaya pemadaman mandiri pada titik api kecil selama masih aman dilakukan.

– Segera melapor ke posko darurat jika api tidak mampu dikendalikan.

Terkait hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah memberikan himbauan tegas.

“Kepada masyarakat, saya pastikan satu: jangan membakar sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik-titik api, sepanjang masih bisa dipadam, lakukan. Jika sudah tidak mampu, segera hubungi posko-posko yang ada,” tegasnya.

Langkah Strategis Lanjutan dan Pusat Informasi

Sebagai bentuk penguatan operasional, Pemerintah Provinsi akan menyelenggarakan Apel Siaga Personel Terpadu pada hari Senin mendatang. Agenda ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh tim lintas instansi guna memastikan kesiapan penuh di lapangan, yang akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis untuk menetapkan langkah-langkah penanganan yang “lebih tajam” dalam menurunkan tingkat kebakaran.

Seluruh koordinasi penanganan Karhutla kini terpusat di Posko Penanganan Darurat yang berlokasi di kantor BPBD. Pemerintah akan segera membagikan nomor kontak darurat secara luas untuk mempermudah akses pelaporan dari masyarakat. [*]

error: Content is protected !!