Jayapura, Jubi – Salah satu tokoh politik di Tanah Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan perbedaan cara pandang terhadap masalah Papua menyebabkan kebuntuan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Ia mengatakan, kebuntuan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dalam melihat akar persoalan.
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, HAM, dan keamanan di DPR Papua periode 2014–2024 itu mengatakan, pemerintah pusat lebih menekankan pembangunan, kesejahteraan, Otsus, keamanan, hukum, dan keutuhan NKRI.
“Sementara masyarakat Papua lebih menyoroti HAM, perlindungan masyarakat adat, sejarah, identitas, keadilan, dan ruang politik,” kata Laurenzus Kadepa melalui aplikasi pesan singkatnya, Minggu (27/09/2026).
Katanya, ketika persoalan HAM dan konflik dijawab hanya dengan pembangunan fisik atau pendekatan keamanan, masyarakat merasa akar masalah belum terselesaikan.
Karenanya, pemerintah pusat dirasa perlu membangun dialog yang inklusif dan bermartabat. Dialog itu melibatkan MRP, tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, akademisi, masyarakat sipil, dan unsur masyarakat Papua lainnya.
“Setiap dugaan pelanggaran hukum dan HAM harus diselesaikan secara transparan, adil, dan akuntabel, siapa pun pelakunya,” ujarnya.
Menurut Kadepa, pembangunan juga harus berpusat pada manusia Papua. Melindungi hak orang asli Papua, tanah ulayat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta memastikan Dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, dialog bukan ancaman bagi negara. Dialog adalah jalan untuk membangun kepercayaan. Karena Tanah Papua tidak cukup hanya dibangun secara fisik.
“Tanah Papua harus didengar, dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil. Kemanusiaan harus menjadi titik temu,” kata Laurenzus Kadepa. (*)
