Nabire, Kalawaibumiofi.com | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melaksanakan Clinical Mentoring Evaluation Meeting (BL.169) dalam rangka memperkuat mutu pelayanan HIV dan Tuberkulosis (TB), sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan lini depan di Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mahavira 2 Nabire tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Pingki Wardani, didampingi Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Turut hadir Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, serta para tenaga kesehatan dan pengelola program HIV dan TB dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nabire.
Kegiatan ini didukung oleh Global Fund sebagai bagian dari upaya penguatan program penanggulangan HIV dan TB serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire.
“Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas evaluasi. Kita ingin memastikan setiap tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas benar-benar siap memberikan pelayanan HIV dan TB yang terintegrasi, cepat, dan tidak membedakan siapapun. Kualitas pelayanan di garis depan adalah kunci keberhasilan program ini,” ujar dr. Pingki Wardani saat membuka kegiatan.
Pertemuan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan lini depan di Puskesmas dalam mengimplementasikan layanan HIV dan TB yang terintegrasi. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kemampuan dalam pemeriksaan HIV, skrining TB, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), koordinasi lintas program, serta pencatatan dan pelaporan sesuai standar nasional.
Integrasi layanan HIV dan TB dinilai penting karena orang dengan HIV memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami TB. Karena itu, setiap layanan HIV perlu mampu melakukan skrining TB secara rutin, sementara pasien TB juga perlu mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai ketentuan program. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi, diharapkan penemuan kasus dapat dilakukan lebih dini, pasien mendapatkan pengobatan dan pencegahan yang tepat, serta kesinambungan pelayanan dapat terjamin.
“Orang dengan HIV sangat rentan terhadap TB. Oleh karena itu, skrining TB harus menjadi kebiasaan rutin di setiap pelayanan HIV, begitu pula sebaliknya. Integrasi ini harus berjalan di setiap Puskesmas tanpa terkecuali,” tegas dr. Pingki.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV di Kabupaten Nabire. Puskesmas yang menjadi bagian dari jejaring pelayanan PDP HIV di Kabupaten Nabire meliputi Puskesmas Wanggar Sari, Puskesmas Samabusa, Puskesmas Nabarua, Puskesmas Bumi Wonorejo, Puskesmas Karang Mulia, Puskesmas Siriwini, Puskesmas Karang Tumaritis, Puskesmas SP1 Kalibumi, dan Puskesmas Nabire Kota.
Jejaring Puskesmas PDP tersebut memiliki peran penting dalam mendekatkan pelayanan HIV kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan HIV, konseling, pengobatan ARV, pemantauan pasien, pelayanan IMS, skrining TB, pemberian TPT, pemeriksaan laboratorium, hingga pencatatan dan pelaporan.
“Kita ingin masyarakat tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan HIV. Semua Puskesmas dalam jejaring PDP harus siap melayani secara lengkap, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, hingga pemantauan. Ini bentuk komitmen kita mendekatkan pelayanan kepada warga,” tambahnya.
Dalam kegiatan mentoring, tenaga kesehatan juga didorong untuk memperkuat implementasi Test and Treat, sehingga pasien yang telah terdiagnosis HIV dapat segera memperoleh akses terhadap pengobatan ARV sesuai standar pelayanan. Selain itu, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan HIV. Tenaga kesehatan diharapkan mampu melakukan skrining TB terlebih dahulu dan memastikan orang dengan HIV yang memenuhi kriteria dapat memperoleh TPT sesuai pedoman nasional. Dengan penguatan tersebut, pelayanan HIV tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan TB dan komplikasi lainnya.
“Prinsip Test and Treat harus benar-benar dilaksanakan. Seketika terdiagnosis, pasien harus segera mendapatkan pengobatan ARV. Jangan ada penundaan. Demikian juga TPT, ini langkah pencegahan yang sangat efektif dan harus diberikan kepada semua orang dengan HIV yang memenuhi syarat,” jelas dr. Pingki.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes., CH.Med., CHt.mengatakan, penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan komitmen dan kerja bersama seluruh jajaran kesehatan. Upaya pencapaian target global 95-95-95 harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, pemeriksaan dan diagnosis, pemberian terapi antiretroviral (ARV), pemantauan pengobatan, pemeriksaan viral load, pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS), skrining TB, pemberian TPT, hingga pencatatan dan pelaporan.
“Keberhasilan program HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus. Kita harus memastikan setiap orang dengan HIV mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan, pengobatan ARV, pemantauan, pemeriksaan yang diperlukan, serta dukungan agar tetap patuh menjalani pengobatan,” pesan dr. Agus.
Dr. Agus menegaskan, pentingnya kegiatan mentoring tidak berhenti pada pertemuan dan laporan semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai kegiatan evaluasi hanya menghasilkan laporan. Yang paling penting adalah adanya perubahan dan perbaikan pelayanan setelah kegiatan ini,” tegasnya.
Clinical Mentoring Evaluation Meeting menjadi ruang bagi tenaga kesehatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan HIV dan TB di masing-masing Puskesmas, mengidentifikasi kendala, berbagi pengalaman, serta menyusun solusi dan rencana tindak lanjut. Selain peningkatan kapasitas klinis, penguatan pencatatan dan pelaporan menjadi perhatian penting.
“Data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu diperlukan untuk memantau perkembangan program, memastikan kesinambungan pengobatan pasien, menghitung kebutuhan obat dan pemeriksaan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan,” pungkas dr. Agus. [*]
