Nabire, Kalawaibumiofi.com | Ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire menggelar aksi damai di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Selasa (15/9/2026).
Dalam aksi tersebut, para pelajar menyampaikan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak pemerintah memastikan pendidikan gratis bagi masyarakat, khususnya di Papua Tengah.
Massa bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Papua Tengah melalui aksi long march. Sebelum bergerak, peserta aksi berkumpul di sejumlah titik, yakni Pasar Karang, BMW Wonorejo, dan Karang Mulia.
Berdasarkan pemberitahuan SPWP kepada Kepolisian Resor Nabire, aksi dijadwalkan mulai pukul 07.30 WIT hingga selesai. SPWP sebelumnya memperkirakan sekitar 200 pelajar akan mengikuti aksi tersebut.
Di lokasi aksi, massa membawa spanduk dan pamflet serta menggunakan megafon dan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pernyataan sikap.
Para pelajar menilai persoalan pendidikan masih menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Mereka mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan serta memastikan akses pendidikan dapat dinikmati masyarakat tanpa membebani keluarga.
Selain tuntutan pendidikan gratis, massa juga menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan program MBG. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Papua dalam menentukan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan gizi.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari aparat Kepolisian Resor Nabire yang dipimpin Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu. Pengamanan dilakukan untuk mengawal jalannya aksi sekaligus menjaga situasi tetap aman dan tertib.
SPWP menyatakan aksi tersebut merupakan bagian dari ruang penyampaian pendapat pelajar terkait kebijakan pemerintah, terutama menyangkut pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pemberitahuan aksinya, SPWP merujuk pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Melalui aksi tersebut, para pelajar berharap pemerintah Papua Tengah menanggapi tuntutan mereka dan mengambil kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
Pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan massa dalam aksi tersebut. [*]
