“Percepatan tidak boleh mengabaikan aturan. Setiap proses harus tetap mengikuti norma dan prosedur agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja OPD, mempercepat realisasi anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,”
Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah guna memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai rencana. Langkah menjadi persiapan menghadapi APBD Perubahan 2026 dan penyusunan APBD Induk 2027.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes., mengatakan monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi program yang mengalami keterlambatan sekaligus mencari solusi agar pelaksanaannya dapat dipercepat.
“Tujuan yang kita lakukan ini memastikan semua program kegiatan on the right track. Di APBD induk ada yang harus kita selesaikan. Monitoring meja ini juga penting untuk persiapan APBD Perubahan dan APBD Induk 2027,” kata Silwanus kepada awak media di Aula RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, kegiatan monitoring memang mengalami keterlambatan sekitar satu bulan dari jadwal yang seharusnya. Namun, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan percepatan agar target program dapat tercapai.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan terbaru, realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah berada di kisaran 40 persen — meningkat dari capaian sebelumnya yang tercatat sekitar 33,7 persen. Terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menunjukkan kinerja cukup baik dengan tingkat penyerapan di atas 50 persen, namun masih ada OPD yang realisasinya berada di bawah 40 persen sehingga membutuhkan perhatian dan dorongan lebih lanjut.
“Masih ada OPD yang speed-nya sudah luar biasa, di atas 50 persen. Tetapi masih ada yang belum bagus, masih di bawah 40 persen. Ini yang harus saya dorong lebih cepat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bapperida telah menyiapkan sistem baru yang memungkinkan perkembangan kinerja OPD dipantau secara lebih terukur dan berkala. Sistem tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat OPD mana yang telah mencapai target, OPD yang masih tertinggal, serta hambatan yang menyebabkan program belum berjalan maksimal.
“Monitoring adalah ruang di mana kita melihat hambatannya di mana. Kalau ada masalah, kita harus datang, berdiskusi dan mencari solusi,” terangnya.
Selain percepatan program, Silwanus menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan efisiensi anggaran. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka apabila terjadi perubahan alokasi anggaran agar tidak muncul kesalahpahaman ketika membandingkan bantuan atau anggaran yang diterima tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
“Kadang-kadang masyarakat melihat, tahun kemarin saya dapat ini, kenapa sekarang berkurang? Gap itu yang harus disosialisasikan dan disampaikan,” jelasnya.
Khusus terkait dana desa, alokasi mengalami perubahan dari sekitar Rp 497 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp 241 miliar pada 2026. Silwanus meminta perubahan tersebut dijelaskan secara baik kepada pemerintah kampung dan masyarakat agar kebijakan efisiensi dapat dipahami secara utuh, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Ia juga mengajak media massa untuk ikut membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Silwanus, juga menanggapi pemberitaan mengenai pengelolaan dana hibah yang disebut dikelola secara pribadi. Ia membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah mendapatkan pengawasan berlapis.
Dan sebagai daerah otonomi baru, pemerintah provinsi harus meletakkan dasar tata kelola pemerintahan yang kuat sejak awal. Prinsip kehati-hatian terus ditekankan dalam setiap proses administrasi dan pengelolaan program.
“Kalau fakta bilang begitu, kita bicara begitu. BPK dan BPKP kita berlapis-lapis, perencanaan dan dokumen kita juga berlapis-lapis,” ujarnya.
Silwanus, juga mengakui masih terdapat tantangan dalam mempercepat pelaksanaan program, salah satunya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan administrasi — termasuk penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dapat terhambat jika administrasi belum lengkap.
“Kalau administrasinya tidak lengkap, dana Otsus tidak bisa disalurkan. Itu tantangan bagi kami sebagai daerah otonomi baru untuk bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Ia meminta setiap OPD kembali melihat rencana kas dan timeline pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sejak awal tahun. Para asisten daerah yang telah ditugaskan mendampingi masing-masing OPD juga diminta melakukan pemantauan lebih aktif terhadap perangkat daerah yang realisasinya masih rendah. Setiap OPD harus mengetahui secara jelas kapan sebuah program dilaksanakan, tahapan yang harus diselesaikan, serta dokumen administrasi yang wajib dipenuhi.
“Coba kembali lihat rencana yang sudah disusun di awal tahun. Kalau ada yang belum berjalan, harus diketahui apa masalahnya dan bagaimana mempercepatnya,” pungkasnya. [*]
