Nabire, Kalawaibumiofi |Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire bersama TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan kepala suku menggelar rapat koordinasi membahas rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok, Selasa (7/4/2026). Besok. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa penyampaian aspirasi diperbolehkan langsung di kantor DPR Provinsi Papua Tengah, namun aksi long march dilarang keras demi menjaga ketertiban umum.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu dalam keterangan kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (6/4/2026) sore ini.
“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi. Namun, yang tidak diizinkan adalah long march. Besok adalah hari pertama kerja pasca libur Paskah, ada kegiatan wisuda di USWIM, dan aktivitas masyarakat lainnya. Melumpuhkan lalu lintas ibu kota provinsi akan sangat merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Rapat yang dihadiri oleh Danbrigif, Dandim, Wakil Bupati, Sekda, perwakilan Dangkar, komunitas Selendang Pelangi, OJ, dan berbagai elemen lainnya ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting lainnya:
1. Penutupan Sementara Miras dan Minyak Eceran: Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan potensi kerusuhan, disepakati untuk menutup sementara penjualan minuman keras (miras) dan penjualan minyak tanah/bensin eceran di pinggir jalan selama masa rawan ini.
2. Tanggung Jawab Kepala Suku: Para kepala suku diminta bertanggung jawab penuh atas masyarakatnya yang terlibat. Mereka menyoroti bahwa surat pemberitahuan aksi tidak mencantumkan nama penanggung jawab yang jelas, bahkan koordinator lapangan menggunakan nama samaran.
3. Penegakan Prosedur: Organisasi yang tidak jelas legalitasnya atau tidak terdaftar akan ditinjau kembali kedepannya agar tidak mengganggu stabilitas daerah.
Kapolres juga menyinggung bahwa pihaknya telah menjadwalkan pertemuan koordinasi dengan perwakilan pengunjuk rasa pada hari ini pukul 11.00 WIT. Namun sayangnya, pihak penyelenggara tidak hadir atau mengingkar janji dan tetap memaksakan kehendak untuk melakukan long march.
Merespons hal ini, Gubernur Papua Tengah telah memberikan izin membuka ruang dialog langsung di kantor DPRP atau MRP. Polri menjamin keamanan mereka untuk sampai ke lokasi.
“Gubernur sudah buka ruang dialog, tidak ada alasan lagi untuk memaksakan long march. Kami sudah siapkan personil dan kendaraan pengawal di titik-titik kumpul agar mereka bisa diamankan menuju ke DPRP,” tambah Tatiratu.
Sementara untuk menjaga situasi besok, sebanyak 785 personel gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke 5 titik vital, yaitu di SP Nabire, Jepara II, USWIM, Pasar Karang, dan Siriwini atau depan RSUD Nabire.
Uniknya, menjelang pelaksanaan aksi, Kapolres bersama Dandim dan tokoh agama akan melakukan doa bersama di kelima titik tersebut pada malam hari ini.
“Sebanyak apapun personel dan perlengkapan yang kita punya, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, semua sia-sia. Kita landasi semua dengan doa, supaya Nabire tetap aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya. [*]
