 |
|
|
Tokoh adat tolak penjabat Bupati Nabire
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan karateker Bupati Nabire – BmiofiNavandu/ISTIMEWA.
Nabire, BumiofiNavandu – Tokoh adat di Kabupaten Nabire menolak penjabat Bupati yang telah dilantik oleh Wakil Guburnur Papua Klemen Tinal di gedung Negara, Senin (29/03/20021). Menurut tokoh adat, pelantikan ini tidak tepat lantaran proses PSU sedang berjalan.
“Seharusnya ini sebelum PSU atau setelah jabatan Bupati berakhir,” ujar anggota luar biasa badan musyawarah adat pembina enam kepala suku pesisir Nabbire, Wartanoi Hubert melalui selulernya, Senin (29/3/2021).
Harusnya kata Hubert, Pemeritah Provinsi Papua sudah tahu tentang pelaksanaan pemili dan segala urusan didalamnya termasuk penjabat Bupati. Ia menilai, Gubernur Papua sebagai Pembina politik tidak memperhatikan persoalan ini.
Namun Gubernur membiarkan sehingga inisiatif dari daerah (Pemkab Nabire) telah menunjukan seorang pelaksana harian (Plh) Bupati.
“Dan keadaan selama dipinpin Plh hingga saat ini aman,” kata Dia.
Menurutnya, amannya daerah tidak terlepas dari peranan para kepala suku dan tokoh masyarakat adat, Plh serta aparat keamanan (TNI, Polri) saling bersinergi.
Seharusnya hal ini sejak awal, sebab belum tentu seorang penjabat yang dari luar Nabire akan memahami persoalan tang terjadi di Nabire.
“Pertanyaannya, ada apa dengan penunjukan penjabat baru. Ini ada apa lagi?,” tuturnya.
Ia menilai, kinerja Plh selama ini sudah berjalan dengan baik dan lain. Bahkan hingga pengumuman hasil MK yang memutuskan PSU di Nabire.
Hubert yakin, bahwa Plh (Daniel Maipon) yang saat ini menjabat sudah melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik dan benar.
Sebab, kekhawatiran para tokoh masyarakat di Nabire bahwa Plh akan diatur oleh rezim penguasa, akan tetapi, hal ini tidak terbukti.
“Jadi sekali lagi kenapa Gubernur dan mendagri turunkan penjabat lain,” ungkap Hubert.
Terpisah, Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, Ayub Kowoi juga menyatakan menolak penjabat Bupai Nabire. menurut dia, belum tentu seorang dokter akan memahami birokrasi pemerintahan dengan baik, sebab disiplin ilmunya berbeda.
Ia juga sependapat dengan Wartanoi bahwa peran serta tokoh adat sangat penting dalam menentukan keamanan suatu daerah. Ia juga menilai, ada kepentingan lain dari gubernur Papua yang menunjuk panjabat baru untuk menggantikan Plh yang saat ini bertugas.
”Saya tidak sekolah, tapi penjabat yang dilantik inikan dokter. Apakah dia akan paham pemerintahan dan pimpin dengan baik. Kami harap gubernur tidak membodohi rakyat dengan kepentingan tertentu,” ungkap Kowoi.
Pelantikan penjabat bupati Nabire dilakukan oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Gedung Negara, pada Senin (29/3/2021).
Tinal, melantik Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura, Kota Jayapura Anton Tonny Mote, sebagai Karateker Bupati Nabire.(Red)
