Nabire, Kalawaibumiofi.com | Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan LKPD, SAKIP, LAKIP, dan TPP yang berlangsung di Aula Kasih Gereja GKI Tabernakel, Jalan Kusuma Bangsa, Kabupaten Nabire, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIT.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos., M.Kp, yang mewakili Gubernur Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Ukkas menyampaikan apresiasi kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang hadir untuk memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir untuk memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah,” ujar Ukkas.
Ia menegaskan bahwa penyusunan laporan pemerintahan bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, capaian kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Laporan LKPD, SAKIP, LAKIP dan TPP harus disusun secara benar, lengkap, terukur, dan sesuai ketentuan. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja, memperbaiki perencanaan, serta memastikan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah,” jelasnya.
Menurutnya, melalui kegiatan sosialisasi tersebut seluruh peserta diharapkan mampu memahami tata cara penyusunan laporan secara teknis, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki standar kerja yang sama dalam menyiapkan data, menyusun dokumen, melakukan review, hingga menyampaikan laporan tepat waktu.
Ukkas juga menekankan beberapa hal penting kepada seluruh peserta. Pertama, setiap OPD harus memperkuat ketertiban data agar laporan yang disusun memiliki data yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Kedua, penyusunan SAKIP dan LAKIP harus menjadi alat evaluasi kinerja. Setiap indikator, target, realisasi, serta hambatan dalam pelaksanaan program harus dijelaskan dengan baik agar dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Ketiga, kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus tetap dikaitkan dengan kinerja, disiplin, dan tanggung jawab pegawai. Menurutnya, TPP bukan hanya tambahan pendapatan, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kerja ASN.
Keempat, ia meminta agar koordinasi antar-OPD terus diperkuat karena banyak laporan membutuhkan data lintas bidang dan perangkat daerah.
“Setiap pejabat yang membidangi penyusunan laporan harus aktif berkoordinasi, tidak bekerja sendiri-sendiri, dan tidak menunggu hingga batas akhir pelaporan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ukkas mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Hal tersebut, menurutnya, harus didukung oleh seluruh perangkat daerah melalui administrasi yang rapi, disiplin, dan konsisten.
Ia berharap setelah kegiatan sosialisasi ini tidak ada lagi OPD yang terlambat menyampaikan laporan, tidak lengkap dalam menyiapkan dokumen, maupun belum memahami mekanisme penyusunan laporan kinerja.
“Saya meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius sampai selesai. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, berdiskusi, dan memastikan bahwa setiap OPD benar-benar memahami kewajiban pelaporan yang harus dilaksanakan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Ukkas menyampaikan terima kasih kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, para narasumber, panitia pelaksana, serta seluruh peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia berharap kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan LKPD, SAKIP, LAKIP, dan TPP dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. [*]
