Nabire, Kalawaibumiofi | Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Nabire, Selasa (7/4/2026) berjalan aman dan lancar. Komandan Distrik Militer (Dandim) 1705/Nabire, Letkol Arh. Dwi Palwanto Tirtamentari dan Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu turun langsung mengawal pergerakan massa dari titik kumpul hingga ke lokasi penyampaian aspirasi.
Keduanya mengawal langsung di Pasar Karang Tumaritis sejak Pagi hingga mengantarkan pasa pendemo menuju Kantor DPR Papua Tengah siang.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Keterlibatan personil gabungan yang masif dari unsur TNI, Polri, hingga PolPP menjadi kunci kelancaran pengamanan.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah semuanya berjalan baik. Kami sudah plottingkan personil di 5 titik strategis, mulai dari SP Nabire, Jepara 2, Pasar Karang, USWIM, sampai di Sriwini dekat rumah sakit,” ujar Kapolres saat ditemui di lokasi Kantor DPR PT.
Dijelaskan, meski sempat ada dinamika di lapangan, namun total sekitar 200 hingga 250 orang peserta akhirnya bisa diarahkan dengan tertib menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah (DPRP). Di sana, aspirasi mereka diterima langsung oleh pimpinan dan anggota DPRP.
“Dari pagi sampai siang ini situasi berjalan aman dan lancar. Aspirasi sedang disampaikan dan diterima dengan baik oleh Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, serta jajaran lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim Nabire Letkol Arh. Palwanto menegaskan, kehadiran aparat bukan untuk menghalangi, melainkan untuk mengawal dan memastikan kegiatan berjalan sesuai koridor.
“Kita ingin mengawal aspirasi warga ini, memastikan di jalan mereka tidak berbuat anarkis. Kita jalan bersama supaya mengetahui kondisi nyata di lapangan,” kata Letkol Dwi Palwanto.
“Kalau panas itu sudah biasa, yang penting kita bisa meredam situasi supaya tidak terjadi anarkis, kita sudah senang. Tujuannya satu, aspirasi tersampaikan, tapi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Kedua pimpinan ini pun berharap sinergitas yang terjalin antara aparat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dapat terus terjaga hingga kegiatan selesai, sehingga Nabire sebagai ibu kota provinsi tetap kondusif. [*]
