Nabire, Kalawaibumiofi.com | Menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang meluas serta diprediksi berlanjut hingga Oktober 2026, DPR Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPR Papua Tengah, Jalan Pepera, Kabupaten Nabire, Kamis sore (27/8/2026).
Rapat dihadiri perwakilan Pemprov Papua Tengah, BPBD, Dinas Kehutanan, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, serta jajaran TNI yang diwakili Danrem Nabire.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan kepolisian dan TNI dalam penanganan karhutla. Namun mengingat kondisi kekeringan masih berlangsung lama, DPR mendesak langkah tambahan yang lebih luas dan menyeluruh.
“Kami mendengarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh semua pihak. Karena itu, kami mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian maupun kesiapan TNI yang telah berkolaborasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlanjut hingga Oktober 2026. Titik api telah tercatat di wilayah Kabupaten Dogiyai, Paniai, dan sejumlah daerah pegunungan lainnya. Karena itu, DPR mendesak penanganan yang menjangkau daerah sulit diakses sekaligus mengantisipasi dampak lain yang muncul.
“Kita juga meminta pemerintah provinsi berupaya mendatangkan helikopter untuk daerah-daerah penanganan, khususnya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau,” katanya.
Selain pemadaman tegas John, pelaku pembakaran lahat atau hutan juga harus ditindak tegas.
“Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum terhadap terduga pelaku kebakaran hutan,” tegasnya.
Rapat juga membahas dampak cuaca ekstrem terhadap ketahanan pangan, khususnya di wilayah pegunungan seperti Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. DPR mendesak pemerintah membangun gudang cadangan pangan sekaligus melatih masyarakat mengolah dan mengawetkan makanan agar tetap tersedia saat kondisi darurat.
“Pemerintah harus punya langkah membangun gudang cadangan pangan dan mengajarkan masyarakat melakukan pengolahan serta pengawetan pangan,” ujar John.
Ia menjelaskan wilayah pesisir sudah memiliki cara pengawetan pangan seperti sagu, sedangkan wilayah pegunungan memerlukan pendekatan dan teknologi sederhana yang berbeda.
“Ini menjadi tantangan bagi kita untuk membina masyarakat dan mencari teknologi sederhana dalam pengawetan makanan sehingga bisa disimpan di gudang cadangan pangan,” jelasnya.
John, juga meminta pemerintah memikirkan dampak jangka panjang terhadap kegiatan pendidikan. Apabila cuaca buruk dan asap berlanjut lama, pembelajaran dari rumah harus disiapkan sejak dini.
“Kita mesti berpikir untuk menyiapkan opsi siswa-siswi belajar dari rumah apabila kondisi ini berlangsung cukup lama,” ujarnya.
John, mendesak seluruh pemerintah kabupaten segera menetapkan status bencana agar Satuan Tugas dapat bekerja secara terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan.
“Kami mendesak kabupaten dan kota untuk menetapkan status bencana. Dengan adanya penetapan status, satgas dapat bekerja dan berkoordinasi secara konsisten dan kontinu dengan pemerintah,” pungkas John. [*]
