Nabire, Kalawaibumiofi.com | Kekurangan Guru di Wilayah 3T Papua Tengah Masih Jadi Tantangan Pemenuhan Hak Pendidikan
Kepala Bidang Data dan Fasilitasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan keberadaan tenaga MAPEGA dibutuhkan untuk mengisi sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan maupun kekosongan guru.
“Kekurangan karena memang tidak ada guru, sedangkan kekosongan karena guru absen atau tidak aktif mengajar. Banyak faktor yang memengaruhi, mulai situasi keamanan, akses transportasi hingga guru pindah ke kota,” kata Yulianus di Nabire, Jumat (18/9/2026).
Menurut Yulianus, persoalan ketersediaan guru tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar di ruang kelas, tetapi juga berkaitan dengan capaian pembangunan manusia di Papua Tengah.
Sejumlah indikator pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS), menjadi bagian dari indikator yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan kehadiran tenaga MAPEGA guru daerah 3T, kita berharap kekurangan dan kekosongan guru dapat terjawab sehingga hak anak mendapatkan pembelajaran bisa terlayani,” tuturya.
Data yang disampaikan Yulianus menunjukkan IPM Papua Tengah pada 2025 meningkat dari 60,25 menjadi 60,64. Pemerintah daerah kemudian mendorong pemerataan akses pendidikan dan penguatan tenaga pendidik di wilayah 3T sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Namun, penguatan tenaga guru tidak hanya berkaitan dengan penempatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga melakukan pengawasan terhadap keaktifan guru melalui laporan aktivitas belajar mengajar selama Juli hingga Agustus 2026.
Data tersebut sekaligus divalidasi untuk memastikan tidak terdapat guru yang tercatat mengabdi di lebih dari satu sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, mengatakan tugas guru di Papua memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak di daerah tersebut.
Menurutnya, pengabdian sebagai guru di wilayah 3T membutuhkan komitmen dan kepedulian terhadap anak-anak yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.
“Tidak semua orang mau dan bisa menjadi guru. Kita semua di sini OAP dan memiliki kesempatan untuk melayani. Kita punya anak-anak, kalau bukan sekarang siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi,” tuturnya.
Penguatan kapasitas tenaga MAPEGA, kata Nurhaidah, diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan guru, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk tetap hadir dan melayani anak-anak di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Persoalan pemerataan guru menjadi penting karena keberadaan tenaga pendidik merupakan salah satu prasyarat agar akses pendidikan yang dibuka pemerintah benar-benar dapat dinikmati anak-anak di wilayah 3T Papua Tengah. Sehingga Guru MAPEGA Didorong Isi Kekosongan Tenaga Pendidik di Pelosok. [*]
