Nabire, Kalawaibumiofi.com I Masyarakat dari tiga wilayah adat melakukan aksi long march untuk menolak dropping pasukan militer nonorganik di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Aksi long march dilakukan pada 30 Oktober 2025, dimulai pukul 8 pagi, dengan titik kumpul di Pelabuhan Ujin Lapangan, sebelum massa bergerak menuju kantor bupati Paniai dan DPRD Paniai untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Ketua KNPI Paniai, Salmon Nawipa melaporkan kepada Kalawaibumiofi di Nabire, Jumat (31/10/2025), bahwa dalam orasi-orasinya, para tokoh masyarakat menegaskan kehadiran aparat militer non-organik hanya akan memperburuk situasi keamanan, dan memperdalam trauma warga sipil di wilayah pegunungan tengah Papua.
“Kami tidak menolak negara, tapi kami menolak kekerasan. Kami hanya ingin hidup tenang, tanpa bayang-bayang senjata,” ujar salah satu tokoh masyarakat di tengah kerumunan massa aksi.
Masyarakat juga menilai, kebijakan pendropan militer justru bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus Papua, yang seharusnya menempatkan pendekatan kemanusiaan dan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik.
Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Stop Militerisasi di Tanah Mee” dan “Kami Ingin Damai, Bukan Senjata,” serta “Kembalikan Kedaulatan Rakyat Paniai.”
Aksi berlangsung dengan tertib dan damai, di bawah pengawasan aparat kepolisian setempat. Para peserta aksi terdiri dari tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, mahasiswa, hingga masyarakat sipil dari berbagai distrik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan kantor DPRD Paniai, masyarakat meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk segera menindaklanjuti aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Mereka juga menyerukan agar segala bentuk operasi militer di wilayah sipil dihentikan dan diganti dengan pendekatan kemanusiaan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.
“Paniai adalah rumah kita bersama. Kalau militer masuk, yang takut bukan hanya satu pihak, tapi seluruh rakyat,” kata salah satu orator aksi.
Aksi damai ini menjadi refleksi bahwa masyarakat Paniai masih memegang teguh semangat demokrasi — menyuarakan ketidakadilan dengan damai, tanpa kekerasan.
Mereka berharap suara rakyat ini tidak diabaikan, sebab kedamaian hanya akan lahir dari dialog, bukan dari laras senjata. []
