Nabire, Kalawaibumiofi.com | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, bekerja sama dengan pemerintah daerah di 8 kabupaten, resmi membuka seleksi calon mahasiswa untuk enam sekolah kedinasan milik kementerian/lembaga di Indonesia pada tahun 2026 ini.
Langkah ini merupakan perluasan cakupan seleksi yang sebelumnya hanya difokuskan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sejak 2023, seleksi sekolah kedinasan di Papua Tengah hanya difokuskan pada calon praja IPDN. Namun, tahun ini atas arahan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH, seleksi diperluas ke sejumlah sekolah kedinasan lainnya guna membuka peluang lebih luas bagi putra-putri daerah.
“Rencananya, pekan depan kami turunkan tim ke 8 kabupaten, mulai dari Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Tim BKPSDM akan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa serta orang tua bahwa masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai pemerintah di luar IPDN. Jadi, jangan hanya menumpuk di IPDN saja,” ujar Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, MM, saat memimpin rapat internal di Nabire, Kamis (9/4/2026).
Adapun enam sekolah kedinasan yang akan difasilitasi seleksinya oleh BKPSDM Papua Tengah pada tahun 2026 adalah: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika (STMKG), dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
“Sama seperti IPDN, kita akan memprioritaskan putra-putri Asli Papua Tengah untuk dapat kuliah gratis dan disiapkan menjadi birokrat. Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak Asli Papua. Itu juga bagian dari roh Otonomi Khusus, sehingga hal ini harus menjadi acuan dalam seleksi nanti,” tegas mantan Sekretaris Daerah Paniai ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, S.Sos, M.IP, menjelaskan bahwa seluruh sekolah kedinasan tersebut dibangun untuk mencetak SDM yang berkualitas, profesional, dan berintegritas dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan kementerian/lembaga masing-masing.
“Dari enam sekolah kedinasan ini, ada tiga jalur masuk dalam proses seleksi. Pertama, jalur reguler yaitu penerimaan lulusan SMA/Sederajat di seluruh Indonesia untuk mengisi formasi pegawai kementerian/lembaga. Kedua, jalur afirmasi kewilayahan khusus untuk 6 provinsi di Tanah Papua. Ketiga, jalur pembibitan khusus yang biayanya ditanggung Pemprov Papua Tengah. Mereka yang masuk jalur ini nantinya akan kembali mengabdi di Papua Tengah. Kita telah mengirim surat ke Kemenpan RB untuk meminta sejumlah kuota tahun ini,” papar Joice.
Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BKPSDM Papua Tengah, Ferdinand Somnaikubun, S.Sos, berharap pembukaan seleksi enam sekolah kedinasan ini semakin membuka peluang bagi putra-putri Papua untuk mendapatkan pendidikan tinggi gratis yang dibiayai pemerintah melalui kementerian/lembaga, demi menghasilkan birokrat dan teknokrat yang handal.
“Tentu kita juga senang jika ke depan makin banyak anak Asli Papua Tengah menjadi birokrat maupun teknokrat di kementerian/lembaga di Indonesia. Tim kami siap turun melakukan sosialisasi masif guna menarik minat anak-anak, baik yang baru lulus SMA/SMK tahun 2026 maupun angkatan 2024 dan 2025. Sebelum seleksi, kita akan memberikan bimbingan belajar (bimbel) guna melihat kemampuan mereka dan menentukan sekolah kedinasan mana yang paling cocok,” ujar Ferdinand.
Dengan adanya kabar gembira ini, diharapkan para calon mahasiswa dan orang tua di Provinsi Papua Tengah mulai mengakses informasi mengenai enam sekolah kedinasan dimaksud melalui internet atau media sosial agar dapat mempersiapkan diri menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa baru. [*]
