Nabire, Kalawaibumiofi.com | SMA YPK Tabernakel Nabire, Provinsi Papua Tengah, resmi membuka tahun ajaran 2026/2027 dengan menerima sebanyak 167 siswa baru melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jumlah itu digabung dengan siswa kelas XI dan XII, maka total yang ada di Sekolah ini mencapai 560 orang.
Menurutnya, Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire, Suardiman Jayadi, bahwa jumlah siswa tersebut tersebar dalam 17 rombongan belajar (kelas), dengan komposisi setiap kelas berkisar antara 25 hingga 30 siswa.
“Kami mengatur pembelajaran sesuai prinsip Kurikulum Merdeka, dengan rata-rata kelas berisi sekitar 30 orang,” ujarnya usai pertemuan orang tua murid dengan para guru. Sabtu (18/7/2026).
Fasilitas Memadai, Dua Laboratorium Komputer Dukung Pembelajaran Digital
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah ini dilengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjang. Di antaranya 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang kesiswaan, 1 ruang tata usaha, 1 ruang PKS, serta 2 unit kantin.
Ia mengatakan, fasilitas penunjang akademik meliputi 1 laboratorium IPA, 1 laboratorium Fisika, 1 laboratorium Kimia, 1 perpustakaan berukuran 6×9 meter, 1 ruang PMR, dan 2 laboratorium komputer.
Secara keseluruhan, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini berjumlah 43 orang, termasuk petugas keamanan. Dari jumlah tersebut, 14 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 12 guru dan 2 tenaga administrasi, sedangkan sisanya adalah tenaga pendidik non-ASN.
“Sesuai perkembangan zaman, kami memiliki dua laboratorium komputer untuk menunjang aktivitas belajar siswa, terlebih kami kini sudah menerapkan sistem ujian berbasis komputer atau CBT,” kata Suardiman.
Pembiayaan: Mengandalkan BOS dan BOSDA, Tetap Tarik Biaya Diakonia
Suardiman menjelaskan, operasional sekolah saat ini sebagian besar dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler atau BOSP dari pemerintah pusat yang dicairkan dua kali setahun. Sejak tahun 2025, sekolah juga mulai menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.
“BOSDA baru kami terima sejak tahun 2025 dengan pencairan satu kali, namun untuk tahun 2026 ini pencairannya dibagi menjadi dua semester,” jelasnya.
Dana bantuan tersebut digunakan secara ketat dengan mengacu pada petunjuk teknis (juknis), baik untuk belanja modal maupun kebutuhan habis pakai, termasuk insentif bagi guru meskipun nilainya masih sangat terbatas.
Dengan keterbatasan bantuan tersebut, sekolah sebagai lembaga swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). Memberlakukan kebijakan dengan memungut biaya dari orang tua siswa yang disebut biaya diakonia. Istilah ini menggantikan nama iuran komite sekolah.
“Biaya ini kami gunakan untuk membantu menutupi kekurangan insentif guru dan mendukung kegiatan sekolah lainnya yang belum tercover oleh dana bantuan pemerintah,” ungkapnya.
Dan terkait besaran BOSDA, pada tahun 2025 setiap siswa mendapat alokasi Rp1.500.000. Namun tahun 2026 ini mengalami penurunan menjadi Rp1 juta per siswa. Hal itu merupakan kebijakan sesuai juknik yang diterima.
“Namun kami tetap bersyukur dan berharap ke depan alokasi ini dapat ditingkatkan. Meskipun belum mencukupi kebutuhan, bantuan ini sangat membantu, terutama bagi 85 persen siswa kami yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, orang tua bekerja sebagai petani, nelayan, dan pekerja swasta,” ucap Suardiman penuh harap.
Kebijakan Penyesuaian Biaya Diakonia dan Tanggapan Orang Tua
Menghadapi keterbatasan dana dan menunggu proses pencairan bantuan, kata Suardiman, sekolah menetapkan kebijakan penyesuaian biaya diakonia. Untuk siswa kelas XI dan XII disepakati tetap membayar Rp100.000 per bulan, sedangkan siswa baru kelas X dikenakan biaya Rp250.000 per bulan sementara waktu.
Kebijakan ini sempat menuai catatan dari sebagian orang tua yang merasa keberatan. Namun, setelah dijelaskan secara rinci dalam pertemuan orang tua murid awal tahun pelajaran, mereka dapat memahami situasi keuangan sekolah.
“Biaya ini bersifat sementara. Jika nanti BOSDA cair dan belum mampu menutupi kekurangan operasional, maka besaran untuk kelas X akan disesuaikan menjadi sama dengan kelas lainnya,” terangnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah pimpinan Gubernur Meki F. Nawipa yang telah memberikan dukungan dana operasional. Semoga ke depannya bantuan ini semakin ditingkatkan demi mencetak generasi muda Papua yang tangguh dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negara,” harapnya.
Dalam pertemuan tersebut, orang tua juga menyampaikan masukan agar guru tidak hanya membebankan tugas kepada siswa melalui internet, melainkan lebih aktif membimbing secara langsung di kelas.
Meilan Wataha, salah satu orang tua murid, mengaku sedikit keberatan dengan besaran biaya sementara bagi siswa baru, namun ia memahami hal itu demi masa depan pendidikan anaknya. Ia berharap kualitas pengajaran tetap terjaga dan tidak hanya mengandalkan pemberian tugas mandiri.
“Kami berharap guru tidak hanya menyuruh cari di internet, tapi benar-benar membimbing sebagai teladan. Keberatan sedikit ada, tapi demi masa depan anak kami tetap dukung,” ujar Meilan.
Suardiman menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan peran guru sebagai pembimbing utama tidak akan tergantikan oleh teknologi.
Tetapi perlu juga diketahui bahwa hal ini berhubungan dengan kurikulum merdeka belajar, dimana dikehendaki agar siswa lebih aktif. selain itu menuju digitalisasi.
‘Jadi guru tetap memiliki buku referensi tetapi referensi yang lebih cepat itu melalui internet. Jadi pada intinya orang tua harus ikut membantu perkembangan anak saat mengerjakan tugas sekolah dan mengontrol anak dalam menggunakan Handphone,” tutup Suardiman. [*]
