Nabire, Kalawaibumiofi.com | Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak meminta DPR Papua Tengah dan eksekutif tidak saling kritik.
Ia meminta kepentingan politik dan kelompok tidak menjadi penghambat pembangunan serta penyelesaian persoalan masyarakat.
Lernyataan tersebut disampaikan Agustinus dalam jumpa pers di ruang Ketua MRP Papua Tengah, Kantor MRP Papua Tengah, Jalan Mandala, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (01/09/2026).
Agustinus mengatakan Papua Tengah merupakan provinsi baru yang masih membutuhkan fondasi pemerintahan yang kuat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan bagi seluruh pemimpin untuk membangun komunikasi dan kerja sama, bukan saling menjatuhkan.
“Sekaranglah saatnya kita bersatu dan berkolaborasi membangun Papua Tengah. Persatuan para pemimpin adalah fondasi bagi masa depan daerah ini,” kata Agustinus Anggaibak.
Ia mengingatkan pimpinan partai politik, anggota DPR, serta unsur eksekutif dan legislatif agar tidak membawa kepentingan politik maupun kelompok ke dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Agustinus, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data dan melalui mekanisme yang benar.
Agustinus juga menyoroti kemungkinan munculnya perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah daerah terkait pengelolaan APBD Papua Tengah.
Ia meminta persoalan anggaran dibicarakan terlebih dahulu melalui koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, polemik yang langsung dibawa ke ruang publik dapat menimbulkan kebingungan dan memperuncing hubungan antarlembaga.
“Kritik itu penting, tetapi kritik yang konstruktif harus dilandasi data dan proses yang benar,” ujarnya.
Ia meminta DPR melakukan introspeksi terhadap mekanisme pengawasan. Menurut Agustinus, DPR mempunyai peran penting dalam pembahasan dan pengesahan anggaran, sedangkan pemerintah menjalankan anggaran yang telah disepakati.
Karena itu, fungsi penganggaran dan pengawasan, kata dia, harus berjalan secara selaras dan tidak saling bertentangan.
Agustinus selanjutnya meminta anggota DPR tidak hanya aktif dalam perdebatan di ruang publik. Ia mendorong para wakil rakyat turun langsung ke daerah-daerah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin untuk mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
“Kehadiran nyata pemimpin di lapangan lebih dibutuhkan masyarakat daripada pertikaian di media massa. Rakyat menunggu solusi dan keamanan, bukan pertikaian publik yang menimbulkan ketidakpastian,” katanya.
Agustinus juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan seluruh unsur pemerintahan untuk membangun sinergi dalam pembangunan Papua Tengah.
Dalam jumpa pers tersebut, Agustinus juga meminta Kapolda Papua Tengah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan di Distrik Kampilama, Kabupaten Mimika.
Ia menilai kekerasan yang menyebabkan banyak korban jiwa harus ditangani sebagai persoalan pidana serius dan tidak semata-mata ditempatkan sebagai persoalan adat.
Agustinus mengatakan sejumlah kasus pembunuhan di Mimika menurutnya merupakan kriminal murni, termasuk kasus yang berawal dari persoalan pribadi seperti perselingkuhan atau konflik antarindividu.
Karena itu, ia meminta Kapolres Mimika bersama Kapolda Papua Tengah meningkatkan penegakan hukum dan memastikan para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami berharap aparat penegak hukum, melalui Kapolres Mimika bersama Kapolda, segera meningkatkan penegakan hukum dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” katanya.
Agustinus menegaskan pembangunan Papua Tengah membutuhkan kerja bersama seluruh pemimpin dan elemen masyarakat. Ia berharap perbedaan politik tidak berkembang menjadi pertikaian yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Menurutnya, Papua Tengah membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun pemerintahan yang kuat, menjaga keamanan, menyelesaikan konflik, serta memastikan anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pemimpin, tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat Papua Tengah mengambil bagian dalam membangun daerah yang damai, aman, dan sejahtera. (Yohanes)
